SKB dan PBM yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah tersebut diakui Maneger memiliki banyak kelemahan. Namun kelemahan tersebut bukan terletak pada substansinya, melainkan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi hukum yang akan menjerat pelanggar dari peraturan tersebut.
“Maka dari itu, pemerintah harus mengubah status SKB dan PBM menjadi Undang-undang. Hal ini sangat dibutuhkan guna melindungi hak-hak dasar konstitusional warga negara, khususnya hak beragama,” ujarnya, kemarin.
Selain mengubah status, Maneger juga meminta pembaharuan isi SKB dan PBM agar lebih komprehensif. Misalnya, pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 yang mengatur rumah ibadah, perlu ditambahkan soal definisi dan pengadministrasian agama, kode etik penyiaran agama, dan soal sanksi.
“Semua elemen masyarakat, terutama tokoh lintas agama harus dilibatkan dalam pembentukan undang-undang ini. Mulai dari perumusan Daftar Isian Masalah (DIM), penyusunan naskah akademik, sampai pada penyusunan pasal-pasal,” tutupnya. [Hilda/Islampos]
islampos mobile :
Redaktur: Rayhan
from Islampos
from
via Pusat Media Islam
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon